tugas dan fungsi pemerintah daerah. Sementara di daerah, terdapat 2 fungsi, yakni eksekutif dan legislatif. tugas dan fungsi pemerintah daerah

Subkoordinator Kerja Sama dan Otonomi Daerah mempunyai tugas: a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Fungsi Humas Pemerintah. Sekretariat Daerah Provinsi. 6. Pasal 57. BPBD mempunyai fungsi : Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerah secara terencana, terpadu, dan menyeluruh; Pembinaan dan pengendalian penanggulangan. Salah satu contoh yaitu ketika kondisi masyarakat dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan, dalam taraf kemiskinan,dalam keadaan tertindas, dan lain sebagainya. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah. Adapun Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. UU No. Peraturan pelaksanaan lembaga negara. UU yang terdiri dari 40 pasal ini mengatur kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu kota Negara. Namun, fungsi DPD dan tugas dan wewenang DPD diatur oleh UUD 1945. - Daerah Propinsi berkedudukan juga sebagai Wilayah Administrasi. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN PERTAHANAN RI. Secara sederhana, DPRD merupakan bagian dari wakil rakyat yang menempati daerah tingkat I dan juga tingkat II, yaitu Provinsi, kotamadya dan juga Kabupaten. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; j. Fungsi Pemerintah ini harus mampu membawa serta mengeluarkan masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Tugas dan Kewenangan Pemerintahan Daerah. Adapun tugas dan fungsi Dinas Kominfo berdasarkan regulasi daerah terbaru yakni Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 pasal 38 ayat (2) antara lain : a. Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundangundangan. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko. 30 B. STATUS PERATURAN. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Fungsiperumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;pelaksanaan pengawasan internal terhadap. Dalam Pasal 149 ayat (1) UU 23/2014 dikatakan bahwa DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten/kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi. Dalam studi (Albert Morangki, 2012) menjelaskan tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang yang menjadi Adapun kedudukan, tugas dan fungsi organisasi BPKP semakin diperkuat dalam Perpres Nomor 192 Tahun 2014. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat22. peningkatan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ). BAB II. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Peran Pemerintah Daerah. Fungsi pemerintahan umum memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota. (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri RI Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat atas Peraturan. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan. Pengertian pemerintahan dalam arti luas atau yang. go. Pemerintah Daerah Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan; b. Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah B. PPKD dalam. BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi: Penyusunan rancangan APBD. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten sehingga Peraturan Bupati Cirebon Cirebon, Nomor 93 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 94 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Kelurahan perlu disesuaikan;Tugas dan Fungsi masing-masing Organisasi dijabarkan dalam Bab VII Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi yuridis terhadap berbagai. Kepala Daerah mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban, sedang Wakil Kepala Daerah hanya mempunyai. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. tingkat daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: Humas adalah bagian, divisi, unit, atau departemen di sebuah lembaga yang bertugas menangani informasi dan komunikasi dengan publik. Dalam suatu negara, terlebih dalam negara yang sedang membangun, pengawasan itu sangat penting, baik pengawasan. Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8). Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban, serta larangan. ó Kebijakan tersebut selanjutnyaArtinya bahwa BPKAD dan BAPPENDA merupakan koordinator dalam pengelolaan keuangan dari seluruh SKPD di Kabupaten Kuningan yang meliputi penyusunan APBD, pelaksanaan dan. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai. Seperti disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3, bahwa. pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya, pemerintah, pemerintah provinsi dan lembaga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri ; d. menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju. dan tugas pembantuan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan SKPD) bersama-sama DPRD - Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam. mengkoordinasikan Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian. November 28, 2021. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas. Kemudian dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah (gubernur, bupati/wali kota), DPRD, sekretariat DPRD, sekretaris daerah, dinas daerah, dan. GWPP (Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat) dalam. Sehingga akan sulit bagi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota. Tugas dan Fungsi Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/ 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Republik Indonesia. BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan. Unsur pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. A. Perbedaan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Berikut adalah tugas dan fungsi dari pemerintahan pusat serta daerah dikutip dari Buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 6 SD/MI. Tugas dan fungsi TPIN. Tugas dan. Menyelanggarakan otonomi yang seluas-luasnya, terkecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah bertujuan sebagai meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan. Pengertian Pemerintah Daerah, Ciri, Asas, Tugas, Wewenang Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah Lengkap – Pemerintahan Daerah adalah. Untuk itu, salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. 22 Kota Bandung – 40115. Pasal 3 Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusanpenyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Gubernur menjadi kepala daerah provinsi dan wakil dari pemerintah pusat di daerah. Camat tersebut, penulis ingin melihat transisi tugas pokok dan fungsi Camat dari Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan ke Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Asas Penyelenggaraan. TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Perencanaan,. pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan . Kedudukan, tugas, dan wewenang kepala daerah dan DPRD Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dibedakan antara tugas, wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ilmu Pemerintahan Kode Mata Kuliah : 023301 Semester/ TA. Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentangII. 3. Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Inspektorat. Berikut adalah tugas dan fungsi dari pemerintahan pusat serta daerah dikutip dari Buku Pendidikan Kewarganegaraan Kelas 6 SD/MI: 1. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang. Pemikiran Joko Widodo ini kemudian diimplementasikan secara. Tim Pengawal, Pengaman. DPRD terdapat pada setiap provinsi, kota dan juga kabupaten, yang dipilih setiap 5 tahun. Kondisi Umum Masa Kini. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah Daerah 1. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. 12 Blora Telp. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Sebagaimana diketahui bahwa setelah diberlakukannya UU No. BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada. Jl. Riau No. id. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau. Presiden, wakil presiden, menteri, dan. Menyusun rencana strategis Badan berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah,. pembinaan dan pengelolaan sumber daya aparatur, organisasi, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah; 7. Meskipun demikian, DPD sebenarnya masih merupakan organisasi yang baru lahir, karena baru didirikan pada tahun 2001. Asas, Fungsi, Tugas, Hak & Kewajiban. Ilustrasi Fungsi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Negara. Dinas. FUNGSI. co. Jl. 27 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 1. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan; c. 2 Azmanirah Mardatillah, Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Yurisprudence, Universitas Hasanuddin, 2013) . go. View More. Menurut UU No. 11. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di dasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengertian Pemerintahan Daerah Konsep pemerintahan daerah berasal dari terjemahan konsep local government yang pada intinya mengandung tiga pengertian, yaitu: pertama berarti pemerintah lokal, kedua berarti pemerintahan lokal, dan ketiga berarti wilayah lokal (Hoessein dalam Hanif, 2007:24). 2. unsur di lingkungan pemerintah daerah, pemajuan hak asasi manusia dan penyuluhan hukum. Mengenai pelaksanaan ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui mentri yang bersangkutan. Tugas dan fungsi utamanya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat tanpa batas-batas tertentu. Tugas dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (“BNPB”) diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di antaranya adalah. Defenisi pemerintah • Sebagai organ atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan • Pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus pada kekuasaan eksekutif • Pemerintah dalam arti luas ialah semua organ negara termasuk DPR • Pemerintah adalah kekusaan yang. tirto. 23/2014 Otonomi fungsi. Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. c. Dalam penyelenggaraan negara dan melaksanakan tugasnya, pemerintah memiliki beberapa fungsi. legislasi dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah disebut dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, harus dilaksanakan dengan cara:17 1. 5 Untuk. 2. Website resmi biro pemerintahan dan otonomi daerah pemerintah provinsi Jawa Barat. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Fungsi anggaran adalah fungsi yang dijalankan DPRD Provinsi bersama-sama pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (0296) 531028 setda@blorakab. sanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Hubungan antara Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Hak dan KewajibanPemerintah Daerah Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan,mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Staf sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon, mempunyai tugas Sebagai perwakilan pemerintah pusat di tingkat lokal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan roda pemerintahan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta. : a. C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD 3. Sebuah negara tak akan berjalan tanpa adanya pemerintahan. Pemerintahan Daerah. Sementara di daerah, terdapat 2 fungsi, yakni eksekutif dan legislatif. Anggota BPD sebagai pelaksana peran lembaga BPD tentu dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan. (022) 4231161. TUGAS, WEWENANG, dan HAK. Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintan nomor 18Penyesuaian dan Penyetaraan terhadap kedudukan, tugas dan fungsi susunan organisasi dan tata kerja Badan Daerah Provinsi Maluku; b. Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom. menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat; d. TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 1 CAMAT Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah (1) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Pengertian Pemerintah Daerah, Ciri, Asas, Fungsi, Tugas, Hak & Kewajiban. A. Pengertian Humas Pemerintah Pemerintahan juga. Hak pemerintah daerah tersebut menurut UU No. c. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 pada Lampiran menetapkan kegitan pengawasan APIP sebagai berikut. Dalam kedudukan kerja yang setara tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas tetapi semestinya juga setara dalam hal tanggung jawab dan kapasitas dalam. Dalam UU No 5 tahun 2014, fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. BAB! KETENTUAN UMUM Pasal 1 , I' ! . Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paling tidak tiga fungsi yaitu: fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pelayanan. TUGAS DAN FUNGSI : Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di. aman disini tugas pemerintah di fungsi pemberdayaan ini. Dari pembahasan mengenai tugas, fungsi dan pemerintahan DPRD Tingkat 2 di atas, kita mengetahui bahwa keberadaan DPRD Tingkat 2 di kabupaten atau kota sangat penting,. 22 Kota Bandung – 40115. Presiden, wakil presiden, menteri, dan pejabat setingkat menteri merupakan penyelenggara pemerintahan pusat dan berpusat di ibu kota negara. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja PerangkatPemerintah daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah, dan perangkat daerah. Sumber: unsplash. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua. Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah yang menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Dilansir dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 32 tahun 2004 dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 10. 2. Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda. Dengan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, Dinas. penulis tertarik untuk memilih judul “Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sarolangun”. Sub Bagian Kerja Sama Badan Usaha/Swasta; d. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, administrasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembinaan umum kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, dan produk hukum. Pemerintahan Pusat.